SELAMAT DATANG DI OFFICIAL WEBSITE KPPBC TIPE PRATAMA SAMBU BELAKANG PADANG

Capacity Building 2015 "Togetherness and Teamwork"



Kegiatan di alam terbuka seperti Outbound Capacity Building bermanfaat untuk meningkatkan keberanian dalam bertindak maupun berpendapat, dan juga membentuk pola pikir yang kreatif. Beberapa hari yang lalu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sambu Belakang Padang Mengadakan Outbound Capacity Building  yang bertemakan “ Togetherness dan Teamwork” yang bertempat di Harris Resort Waterfront Batam, yang berlangsung pada tanggal 5-6 September 2015. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di KPPBC Tipe Pratama Sambu Belakang Padang.

 
 
Acara Outbound Capacity Building ini dibuka dan diawali dengan mengangkat kedua tangan seraya berdoa agar acara dapat berjalan dengan baik, kegiatan outbound dilanjutkan dengan permainan-permainan sederhana sarat makna yang bertujuan untuk mencairkan suasana dan membangkitkan semangat peserta. Acara dikemas dengan fun, ceria, penuh semangat tanpa meninggalkan nilai-nilai kepada peserta untuk menjadi pribadi dan tim yang lebih baik dalam bekerja.
 


Banyak manfaat yang didapatkan dari permainan-permainan sederhana yang diberikan fasilitator. Inti dari permainan tersebut adalah setiap pekerjaan memerlukan kepercayaan diri, kreatifitas, kerjasama tim dan loyal kepada atasan. Kegiatan Outbound ditutup dengan permainan high rope Flying Fox dari lantai 6 hotel.

 


(Tim Website - September, 2015)
Baca Selengkapnya

Pisah Sambut Kepala KPPBC Sambu Belakang Padang



Belakang Padang - Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-43/BC/UP.9/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hari Selasa 09 Desember 2014 KPPBC Sambu Belakang Padang mengadakan acara Pisah Sambut Kepala KPPBC Sambu Belakang Padang.



Acara ini ini bertujuan untuk memperkenalkan Kepala KPPBC Sambu Belakang Padang yang baru yaitu Suradi dan salam perpisahan dari Golman Purba selaku Kepala KPPBC Sambu Belakang Padang yang lama. Kesan dan pesan untuk Kepala Kantor yang lama dan juga kata sambutan kepada Kepala Kantor yang baru disampaikan oleh perwakilan Kasubsi dan Pegawai yang diselingi dengan pantun khas melayu.



Acara dilanjutkan dengan Seminar bagi keluarga pegawai yang dihadiri oleh persatuan dharmawanita KPPBC Sambu Belakang Padang dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional. (MH)
Baca Selengkapnya

Kegiatan Jalan Santai Hari Oeang ke-68

Pada hari sabtu, 1 November 2014 para pejabat dan pegawai KPPBC Tipe Pratama Sambu Belakang Padang mengikuti serangkaian kegiatan dalam rangka Hari Oeang ke-68 di alun-alun Engku Putri, Batam.


Acara ini diadakan oleh perwakilan Kementerian Keuangan Kepulauan Riau dan diikuti oleh instansi di lingkungan Kementerian Keuangan seperti DJBC, DJP, DJKN, dan DJPB. Dalam acara ini diadakan berbagai kegiatan dimulai dari jalan sehat dengan diiringi kesenian barongsai. Setelah berjalan keliling 3km, rombongan jalan santai kembali ke alun-alun untuk melanjutkan acara selanjutnya.


Kegiatan selanjutnya adalah performance dari masing-masing kantor, games, dan pembagian doorprize. Acara berakhir pukul 11.00 WIB. (MH)
Baca Selengkapnya

Upacara Hari Oeang ke-68



Sebagai informasi, awal peredaran Oeang Republik Indonesia adalah pada 30 Oktober 1946 yang kemudian diperingati sebagai Hari Oeang. Pada hari itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Melalui ORI, semangat rakyat Indonesia tersulut untuk terus mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia.

Pada tanggal 30 Oktober 2014, KPPBC Tipe Pratama Sambu Belakang Padang melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-68. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat dan Pegawai di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Sambu Belakang Padang. Upacara dilaksanakan dengan penuh khidmat dari para peserta upacara. (MH)
Baca Selengkapnya

Donor Darah Dalam Rangka Hari Oeang ke-68


BATAM - Donor darah merupakan kegiatan mulia yang dapat menyelamatkan banyak jiwa. Namun tak hanya itu saja, donor darah juga bermanfaat bagi pendonornya seperti mengurangi penyakit jantung, membakar kalori, menurunkan resiko kanker, meningkatkan produksi darah, pikiran menjadi lebih stabil, bagian dari periksa kesehatan, menjadi lansia yang sehat, menurunkan kolesterol, dll.



Donor darah pun diadakan dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-68 tahun 2014. KPPBC Tipe Pratama Sambu Belakang Padang mengikuti kegiatan donor darah oleh PMI yang diselenggarakan di KPUBC Tipe B Batam pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014. Sebanyak 5 orang pegawai dan 1 orang PKD berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Semoga darah yang didonorkan bermanfaat bagi yang membutuhkan. (MH)
Baca Selengkapnya

Penerimaan CPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2014


Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Untuk Tenaga Perkapalan dan Umum TA 2014

Untuk informasi lebih lanjut silakan buka link Panselnas klik disini

Untuk melakukan pendaftaran silahkan klik disini

Pengumuman dari Kementerian Keuangan silahkan klik disini

Baca Selengkapnya

Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-69

 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Sambu Belakang Padang mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 yang bertempat di Lapangan Indra Sakti Kecamatan Belakang Padang pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014. Upacara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan diikuti oleh instansi Pemerintah lainnya, serta sekolah-sekolah di sekitar Kecamatan Belakang Padang. Upacara berjalan khidmat dan lancar. Tema yang di pilih pada upacara kemerdekaan tahun 2014 yaitu “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera". (MH)



 


    
Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Badan Administrasi Perpajakan

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Badan Administrasi Perpajakan yang langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan lebih besar, untuk meningkatkan penerimaan negara. Lembaga ini akan mengoptimalkan pendapatan pajak, Bea dan Cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak. Dari pajak saja, potensi yang belum digarap mencapai Rp 360 triliun setahun.

Sementara itu, dari pendapatan negara Rp 1.635,4 triliun dalam APBN Perubahan 2014, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.246,1 triliun atau sebesar 76,20%. Sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 386,9 triliun (23,66%).   Penerimaan perpajakan terdiri atas pajak, bea, dan cukai.

Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.072 triliun, yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pajak ini terdiri atas pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp 485,98 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp 475,59 triliun, PPh migas Rp 83,89 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 21,74 triliun, serta pajak lainnya Rp 5,18 triliun.

Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bertugas memungut penerimaan sekitar Rp 172,3 triliun. Rinciannya, penerimaan cukai sekitar Rp 117,2 triliun, bea masuk Rp 35,2 triliun, dan bea keluar Rp 20 triliun.

Demikian rangkuman keterangan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, anggota DPR Komisi XI Harry Azhar Azis, serta Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Wahju K Tumakaka. Mereka memberikan keterangan secara terpisah.

Sumber 
Baca Selengkapnya

Kemenkeu Masih Kaji Kebutuhan Akan Badan Otonomi Perpajakan



Jakarta, 07/08/2014 MoF (Fiscal) News - Hingga saat ini masih diperlukan kajian yang lebih mendalam atas wacana kebutuhan Badan Otonomi sendiri yang terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu hal penting yang perlu dirumuskan terlebih dahulu adalah kebutuhan akan model tax administration dalam jangka panjang. "Ada pandangan bahwa DJP ingin menjadi Badan. Kajiannya harus dibalik, bukan DJP yang ingin merdeka, tapi pertanyaannya adalah untuk kebutuhan negara Indonesia ini ke depan butuh tax administration seperti apa, dan apakah DJP sekarang ini cukup penuhi kebutuhan tersebut. Bahwasanya DJP kemudian harus terlepas dari Kemenkeu bukanlah tujuan tapi suatu keniscayaan," jelas Pejabat Pengganti Direktur P2 Humas DJP, Tumakaka saat membuka acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang  Konsultan Pajak di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (7/8).

Dalam acara tersebut, Tumakaka menjelaskan mengenai peran penting konsultan pajak. Menurutnya, pelayanan pajak harus mudah, murah dan cepat. Dalam hal kemudahan, konsultan pajak dapat berperan aktif dalam memberi kemudahan kepada masyarakat terkait perpajakan dengan memberikan pemahaman akan hak dan kewajiban pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Administrasi pajak perlu didukung oleh komunitas konsultan pajak yang profesional dan berkualitas. Oleh sebab itu, PMK Nomor 111/PMK.03/2014 mengatur kembali pemberian izin praktek konsultan pajak dan wadah asosiasi konsultan pajak yang diakui oleh negara. PMK tersebut juga mengatur bahwa Konsultan Pajak wajib mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak yang diakui DJP.

Selanjutnya, Tumakaka mengingatkan bahwa tugas mengamankan penerimaan pajak bukan hanya tanggung jawab DJP saja, melainkan seluruh Wajib Pajak. Masyarakat Wajib Pajak dapat dibedakan lagi menjadi lima elemen, yaitu yang pertama adalah masyarakat umum; kedua adalah profesi penunjang, yaitu akuntan publik dan konsultan pajak; ketiga adalah dunia pendidikan yang memahami pentingnya pajak; keempat penegak hukum; dan kelima adalah institusi-institusi lain yang menggunakan uang pajak untuk melayani masyarakat. "Orang akan ikhlas bayar pajak jika uang pajak digunakan institusi-institusi negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Tumakaka.(aa)

(Sumber)
Baca Selengkapnya

Family Gathering Hari Pabean Internasional ke-62

Dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional yang ke-62 di tahun 2014 ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Sambu Belakang Padang mengadakan acara Family Gathering pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014.

 

Acara ini diadakan di Pantai Tanjung Pinggir, Batam dan diikuti oleh keluarga besar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Sambu Belakang Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 59 orang.


Berbagai kegiatan mengisi acara Family Gathering ini. Mulai dari hiburan musik, bagi doorprize, makan bersama, lomba untuk anak-anak hingga orang tua.

Selain dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional yang ke-62, acara ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi diantara keluarga besar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Sambu Belakang Padang. (MH)


Baca Selengkapnya

Sambutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia



Yth. Bapak/Ibu Para Pejabat Eselon II, III, dan IV, serta para pegawai DJBC di seluruh Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan….
Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.....

Apel pagi hari ini mungkin terasa agak berbeda. Di samping karena apel kali ini adalah apel bersama terakhir pada penghujung tahun 2013, tetapi juga karena pada hari ini tanggal 9 Desember adalah Hari Anti Korupsi sedunia... Saudara-Saudara sekalian......

Peringatan Hari Anti Korupsi Seduniap ada tahun 2013 ini mengambil tema“Indonesia Bersih, Transparan, dan bebas Korupsi”. Karenanya hal pertama dan utama yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah saya ingin mengajak diri saya dan Saudara- Saudara semua untuk memerangi segala bentuk korupsi di segala bidang, karena korupsi menimbulkan dampak dan biaya sosial yang sangat tinggi, yaitu bahwa sekali terjadi korupsi, maka total kerugiannya bisa berpuluh kali lipat dari nilai korupsinya. Korupsi juga dipastikan mampu merusak seluruh sendi perekonomian negara dan akan semakin menjauhkan kepercayaan publik dan negara lain dalam memandang Indonesia di mata internasional.
Saudara-Saudara sekalian.....
Terdapat 3 (tiga) bentuk atau penyebab terjadinya korupsi, yaitu: 1) Korupsi karena TERPAKSA (corruption by need), adalah korupsi yang dilakukan karena sesorang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah. Penyebab korupsi ini lebih berhubungan dengan niat dan perilaku; 2) Korupsi karena MEMAKSA (corruption by greed), adalah perilaku koruptif karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan/ bermewah-mewahan. Korupsi ini masih berkaitan dengan niat dan perilaku; dan yang 3) Korupsi karena DIPAKSA (corruption by system), adalah perilaku koruptif karena terdapat pertemuan antara niat dan kesempatan, dan kesempatan tersebut tercipta karena adanya kelemahan sistem dan peraturan. Dan ketika korupsi itu kita lakukan, apapun bentuk dan penyebabnya itu adalah sebuah pelanggaran serius yang tidak dapat ditolerir. Tidak ada satupun alasan pembenar bagi kita untuk melakukan korupsi.
Saudara-Saudara sekalian.....
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan beberapa kali survei kepada DJBC yang berkaitan dengan korupsi dan perilaku koruptif, yaitu survei persepsi masyarakat terhadap pengurangan penerimaan negara (pajak dan bea cukai), survei integritas, dan survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).
Hasil survei persepsi masyarakat pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 92,05% responden berpendapat bahwa korupsi berdampak pada pengurangan penerimaan negara di sektor pajak dan bea cukai.
Hasil survei integritas DJBC sejak tahun 2008 s.d. 2011 menunjukkan hasil yang membaik, dari indeks 4,48 di tahun 2008; 6,68 di tahun 2009 (naik); 5,63 di tahun 2010 (turun); dan 7 di tahun 2011 (naik). Untuk survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang dilakukan KPK pada tahun 2009 dan 2010 juga menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2009 DJBC memperoleh peringkat ke-2 dari 6 instansi yang disurvei, dan pada tahun 2010 memperoleh peringkat ke-2 dari 88 instansi yang disurvei.
Berdasarkan hasil survei integritas dan survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang semakin membaik dari tahun ke tahun, akhirnya KPK mengeluarkan DJBC dari watch list instansi yang perlu dilakukan survei integritas. Arti sederhananya, DJBC dipandang telah memiliki dan menerapkan instrumen dalam pencegahan korupsi.
Saudara-Saudara para pegawai bea dan cukai yang saya banggakan.....
Beberapa hasil survei di atas tentunya belum dapat membuat kita berpuas diri dengan membuktikan ke publik bahwa proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan menuju good governance yang dilakukan oleh DJBC sudah berjalan on the track.
Hasil survei indeks persepsi korupsi nasional yang baru-baru ini dirilis oleh Transparency International Indonesia, secara nasional hasil survei tersebut masih memprihatinkan, yaitu pada tahun 2013 ini Indonesia memperoleh peringkat 114 dari 177 negara. Walaupun peringkat Indonesia beranjak naik (peringkat 121 dari 176 negara di tahun 2012, dan peringkat 114 dari 177 negara di tahun 2013), indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan di angka 32 (dari skala 100), sedikit di atas Vietnam (31), Timor Leste (30), dan Myanmar (21).
Saudara-Saudara sekalian.....
Kementerian Keuangan telah meluncurkan beberapa program pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu :
1. Program Pemetaan Korupsi : Survei, Audit Sistem, Audit Kinerja;
2. Program Pencegahan : Kode etik, e-recruitment, e-procurement, sosialisasi anti korupsi;
3. Program Pendeteksian, Pengawasan dan Evalusi : membentuk Unit Kepatuhan Internal, whistle blower, pengendalian gratifikasi;
4. Program Penindakan : perbaikan sistem reward dan punishment; Dari beberapa program yang telah diluncurkan, Program Pencegahan Korupsi dipandang memiliki dampak yang signifikan dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi, karena program pencegahan lebih menekankan penerapan program secara komprehensif, integratif, konsisten, dan terus menerus dengan ruang lingkup meliputi : membangun budaya anti korupsi, perbaikan sistem administrasi, dan membangun integritas individu.
Disamping program-program tersebut di atas, Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya DJBC telah membangun sebuah “sistem pertahanan” terhadap penyalahgunaan wewenang pegawai yang mengarah pada fraud dan korupsi, dengan apa yang disebut sebagai Three Lines of Defenses (Tiga Lini Pertahanan), yaitu :
Lini Pertama: optimalisasi pengawasan melekat yang wajib dilaksanakan oleh para atasan langsungterhadap para pegawai bawahan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Lini pertama ini dipandang sebagai lini pertahanan yang paling penting, karena dengan penguatan pada lini pertama ini diharapkan dapat dideteksi secara dini pencegahan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilaksanakan oleh pemangku tugas;
Lini Kedua: optimalisasi dan penguatan Fungsi Unit Kepatuhan Internal. Lini ini merupakan “filter” kedua apabila lini pertama dinilai gagal dalam melaksanakan tugas pengawasan melekat. Adalah menjadi tugas dari Unit Kepatuhan Internal pada setiap unit organisasi untuk senantiasa melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Lini Ketiga:optimalisasi dan penguatan Fungsi Auditor Internal Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Lini adalah lini ketiga apabila Unit Kepatuhan Internal dinilai belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga diharapkan hasil temuan Itjen mampu memberikan feed back dan sebagai early warning system yang memadai kepada DJBC apabila masih terdapat kekurangan dan/ atau kelemahan dalam sistem pembangunan budaya anti korupsi, sistem administrasi, dan integritas individu yang dinilai masih harus ditingkatkan.
Kita, DJBC, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan tentunya sepakat untuk dapat berperan secara tepat baik secara individu maupun kelembagaan terkait dengan konsep ini, dan mari kita lebih pertajam lagi penerapan konsep tiga lini pertahanan ini di lingkungan DJBC.

Saudara-Saudara pegawai bea dan cukai yang sangat saya banggakan.....
DJBC sebagai administrasi pabean pemegang wewenang tunggal dalam lalu lintas barang dan orang dari dan ke dalam daerah pabean memiliki wewenang yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan pemberian diskresi di lapangan. Besarnya wewenang yang diberikan tanpa diikuti dengan pembangunan sistem pengawasan internal yang mumpuni akan menjadi sangat rentan dalam penyalahgunaan wewenang dan berpotensi terjadinya korupsi.
Banyak hal yang telah sama-sama kita lakukan guna menjaga citra dan kinerja DJBC, tetapi ternyata ekspektasi masyarakat masih selalu melebihi dari upaya-upaya perbaikan yang telah kita lakukan. Masih adanya oknum pegawai DJBC yang secara personal melakukan perbuatan yang dipandang dapat memperburuk citra bea dan cukai, semakin mampu memberi stigma bahwa bea cukai dinilai masyarakat kurang serius dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa kita sepakat untuk menolak perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai bea cukai tersebut. Kita harus tinggalkan mereka yang tidak mau berjalan beriringan bersama kita dalam membangun citra dan kinerja DJBC menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran DJBC yang sampai hari ini masih memiliki dan menjaga integritas dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada institusi kita tercinta. Saya yakin niat baik indvidu-individu ini akan menular kepada kelompok- kelompok hingga ke unit organisasi yang lebih besar.
Saudara-Saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan....
Pada kesempatan ini pula Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta Saudara- Saudara yang mengikutiberbagai kegiatan dan lomba dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Sekecil apapun peran serta Saudara itu adalah sebuah kontribusi yang patut sama-sama kita apresiasi.
Akhirnya, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kita semua untuk memulai memantapkan niat untuk tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan menghindari semua kegiatan yang mengarah kepada perilaku koruptif, dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang paling kecil, dan dari sekarang.
Sekian dan terima kasih…

Wassalamualaikum wr. wb.
Baca Selengkapnya

DJBC Khusus Kepri di Garis Depan



Garis Depan  adalah program dokumenter yang bercerita tentang  kehidupan masyarakat di daerah perbatasan Indonesia.  Kami menyajikan  Garis Depan dalam 8 episode, yang terdiri dari  5 perbatasan darat dan 3 perbatasan laut dari wilayah Barat hingga wilayah Timur Indonesia. Kehidupan warga di garis depan negeri, yang justru terbelakang hampir di semua segi kehidupan, menjadi benang merah  seluruh episode. Program berdurasi 60 menit ini, akan membawa anda menjadi bagian dari kehidupan warga perbatasan, dengan beragam realitas kehidupan mereka.

Warga perbatasan harus bergulat dengan  beragam persoalan, seperti buruknya infrastruktur dan akses transportasi, minimnya sarana kesehatan, pendidikan, kelangkaan bahan bakar dan kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari. Ironi hidup warga perbatasan, yang harus bergantung dengan negara tetangga yang jauh lebih maju dan lebih makmur, seperti Malaysia, juga menjadi fakta yang dikupas  apa adanya oleh Garis Depan.Bukan hanya membahas kemiskinan dan beragam persoalan lain, Garis Depan juga menyoroti perjuangan warga perbatasan mengatasi berbagai persoalan yang membelit  hidup mereka. mengangkat kisah inspiratif tentang orang-orang - yang karena kecintaan pada kemanusiaan dan Tanah Air - menjalankan tugas penuh dedikasi di perbatasan. Mereka, antara lain para guru, petugas medis, dan para prajurit yang bertugas menjaga keutuhan garis batas dan keamanan di wilayah perbatasan.  Persoalan-persoalan keamanan di perbatasan, khususnya perbatasan laut juga menjadi bahasan aris Depan.

Mulai dari maraknya penyelundupan melalui laut, hingga illegal fishing kapal-kapal asing di wilayah perairan kita. Pergulatan dan suka duka  aparat, baik aparat Bea Cukai maupun pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya di laut terdepan Indonesia, tersaji secara gamblang dalam Garis Depan.Garis Depan adalah realitas kehidupan orang-orang  di serambi negeri yang terpinggirkan dan terlupakan, namun nasionalisme tetap  mengalir deras dalam darah mereka, kecintaan pada Indonesia dan kesetiaan pada Merah  Putih tak  luntur dari hati mereka.


Baca Selengkapnya

Sambutan Menteri Keuangan Pada Peringatan Hari Oeang ke-67

Hari ini, kita memperingati sebuah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal 30 Oktober pada masa 67 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia yang berdaulat menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Pada hari yang sama, Pemerintah menyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi.
Meski memiliki masa peredaran singkat, ORI mengandung makna teramat berarti, tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga merupakan lambing kedaulatan Indonesia. Terbitnya ORI telah membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia dari tangan penjajah. Semangat yang menggelora tersebut patut kita teladani dalam keseharian kita menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara. Pengabdian yang harus kita junjung dan kita jalankan secara ikhlas dari hati nurani kita masing-masing, tidak hanya pengabdian kepada bangsa dan negara, tetapi juga wujud nyata seorang hamba menjalankan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saudara sekalian,
Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2011 lalu, Pemerintah dan DPR telah berhasil mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mata uang merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang yang kita miliki, yakni Rupiah, adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan dalam kegiatan perekonomian nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam maupun di luar negeri.
Setiap transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah, kecuali untuk transaksi tertentu yang mengharuskan menggunakan valuta asing. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah. Tidak dibenarkan Rupiah yang kita cintai dirusak, dipotong-potong, dihancurkan, diubah, dan dipalsukan. Barang siapa yang dengan sengaja merusak, memotong-motong, menghancurkan, mengubah, dan memalsukan Rupiah dan hal-hal lain yang dianggap merendahkan mata uang Rupiah, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Betapa pentingnya arti Rupiah ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan Hari Oeang ini, mari cintai Indonesia dengan cara mencintai dan memperlakukan Rupiah yang kita miliki dengan benar.

Saudara sekalian,
“Menuju Perekonomian Nasional yang MANTAB (Mandiri, Kuat, dan Stabil) Bersama Kemenkeu” menjadi tema peringatan Hari Oeang tahun 2013. Tema tersebut sangat relevan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Pilihan tema dimaksud juga menunjukan optimisme Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara supaya daya tahan dan daya saing perekonomian nasional meningkat dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global dan kualitas kehidupan masyarakat semakin membaik.
Kementerian  Keuangan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan tugas di bidang perekonomian. Hampir semua kegiatan perekonomian nasional berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Bersama lembaga dan kementerian lain, Kementerian Keuangan berkoordinasi dalam keterpaduan pelaksanaan tugas menuju tercapainya perekonomian nasional yang mandiri, kuat, dan stabil.
Perekonomian nasional yang mandiri bersendikan usaha mandiri dan kepercayaan diri dari seluruh bagian bangsa. Kemandirian perekonomian suatu negara tergantung oleh kualitas SDM yang dimilikinya dan bagaimana paradigm ekonomi mandiri dipahami dan dikembangkan. Bangsa ini memerlukan para pelaku ekonomi yang penuh inovasi, pandai membaca peluang, dan tidak mudah menyerah.
Di tengah gejolak perekonomian global, kita juga perlu memperkuat fundamental perekonomian nasional melalui berbagai strategi jitu. Kita harus selalu bersikap waspada untuk mencegah merambahnya dampak krisis ekonomi global ke dalam negeri. Indikator fundamental ekonomi yang kuat antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan, laju inflasi terkendali, dan cadangan devisa masih cukup besar.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga merupakan salah satu prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam KTT APEC 2013 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Forum tersebut bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat perkembangan ekonomi dunia. Sebagai bagian dari forum APEC, sudah seharusnya Kementerian Keuangan ikut menjaga peran Indonesia sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi global.
Dalam rangka mensinergikan prioritas tersebut dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 untuk memperkuat perekonomian domestik. Kementerian Keuangan perlu melibatkan pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatkan kontribusi dari pertumbuhan daerah. Koordinasi yang apik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga akan semakin memperkuat fundamental perekonomian nasional.
Selain memperkuat fundamental, Kementerian Keuangan juga harus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Stabilitas perekonomian adalah syarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas. Stabilitas perekonomian juga sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi.
Untuk itu, melalui peringatan Hari Oeang ke-67, saya ingin mengajak kepada seluruh pegawai, mari tunjukan sikap proaktif dalam menjaga iklim ekonomi sehingga Kementerian Keuangan mampu mendorong kreativitas dan inovasi dari para pelaku ekonomi di negeri ini. Mari bersama berjuang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri, kuat, dan stabil bersama Kementerian Keuangan.

Saudara-saudara,
Perekonomian nasional yang mandiri, kuat, dan stabil dapat tercapai melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dan berkesinambungan dengan tetap memberi ruang gerak untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang disusun perlu didukung oleh reformasi struktural di berbagai bidang, termasuk reformasi birokrasi. Selama beberapa tahun, program reformasi birokrasi dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Program tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur negara.
Dalam rangka meningkatkan kinerja secara signifikan, pelayanan kepada stakeholder, dan sebagai upaya perwujudan good governance serta kelanjutan program reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan mencanangkan program transformasi kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien dalam menyelaraskan visi, misi dan mengintegrasikan rencana strategi organisasi untuk mencapai sasaran strategis.
Tujuan awal pencanangan program tranformasi kelembagaan adalah untuk mengatasi berbagai tantangan, mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien dalam menyelaraskan visi, misi, dan mengintegrasikan rencana strategi organisasi untuk mencapai sasaran strategis. Selama ini, tantangan yang kita hadapi adalah belum terintegrasinya kelembagaan Kementerian Keuangan. Masing-masing unit Eselon I masih beroperasi seperti silo-silo dengan infrastruktur pendukung yang terpisah. Hal ini mempengaruhi optimalitas pencapaian visi, misi, dan implementasi strategi organisasi Kementerian Keuangan.

Program transformasi kelembagaan adalah sebuah agenda besar untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul, terintegrasi dan berkelas internasional. Kementerian Keuangan harus bertransformasi untuk meninggalkan sekat-sekat sektoral dan harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan SDM yang unggul. Kemungkinan munculnya perbedaan cara pandang dari pelaksanaan program transformasi kelembagaan selalu ada. Namun, yang perlu kita pahami adalah perbedaan tersebut, merupakan dinamika organisasi menuju perbaikan untuk menjamin adanya sustainability fiskal dan proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi.

Saudara-saudara,
Inti dari program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan adalah refinement atau penyempurnaan terus menerus. Kita tentu memahami bahwa sehebat apapun suatu organisasi, perbaikan perlu terus dilakukan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah menciptakan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan adil, menjadi institusi pengelola asset dan keuangan negara yang terbaik di tingkat regional yang bertanggung jawab terhadap rakyat, serta mewujudkan good governance, kinerja, layanan dan kepercayaan public.
Dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang sudah dimaknai dan dijalankan oleh setiap pegawai, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi pelayanan, dan kesempurnaan, maka kita patut optimis bahwa transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Saudara sekalian,
Saya berharap kepada segenap pimpinan Kementerian Keuangan, supaya meningkatkan kualitas dari sistem yang telah kita bangun bersama, tutup celah-celah yang memungkinkan aparat kita berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai pengambil kebijakan, Saudara harus selalu bersikap waspada, hati-hati (prudent), bertanggungjawab, akuntabel dan transparan. Kebijakan yang saudara ambil, akan dinilai oleh masyarakat, bangsa dan negara. Juga kepada para pegawai hendaknya menunjukkan hasil kerja yang berkualitas dan berintegritas, selalu bersikap responsif, selalu menjunjung azas transparansi dan akuntabilitas.
Tugas kita sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara adalah tugas mulia yang harus kita jalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara, banyak sektor-sektor yang bersinggungan secara langsung dan tidak langsung terhadap Kementerian Keuangan. Di sisi perpajakan serta kepabeanan dan cukai, ciptakan pelayanan yang prima, tidak ada kata kompromi terhadap stakeholders yang nakal, tunjukkan keprofesionalan kekayaan negara dan perbendaharaan, ciptakan anggaran yang berkualitas, sinergikan program-program yang ada antara pemerintah pusat dan daerah, jangan sampai program yang dilaksanakan di daerah tidak sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, begitu juga sebaliknya, ini semua semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Di sisi kebijakan, ciptakan formula-formula kebijakan yang mudah dipahami, berpihak pada rakyat, dan selalu reviu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, perbaiki peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi di lapangan. Di sisi peningkatan kapasitas pegawai, hendaknya setiap SDM yang ada di Kementerian Keuangan, mempunyai pola pikir yang maju, mampu berpikir kritis dan memberikan sumbangsih saran bagi kemajuan bangsa dan negara. Ciptakan pribadi-pribadi yang mampu bersaing, tidak hanya di lingkup nasional, tetapi juga di dunia internasional.

Saudara-saudara,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama Kementerian Keuangan dan pribadi, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pegawai yang telah menunjukkan loyalitas dan integritasnya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Saya juga mengucapkan selamat kepada Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2013 yang telah menunjukkan prestasi, pelayanan, dedikasi, kerja keras, dan sikap profesionalisme selama ini. Saya berharap, di lingkungan Kementerian Keuangan selalu lahir teladan-teladan yang memberi inspirasi bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.
Selain itu, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Saudara-saudara hari ini yang memperoleh penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Piagam Penghargaan Pensiun. Terima Kasih atas loyalitas dan integritas serta kerja keras yang sudah Saudara-saudara berikan kepada Kementerian Keuangan. Semoga hal tersebut dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Akhir kata, saya ucapkan selamat memperingati Hari Oeang yang ke-67. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baca Selengkapnya